Pemprov Jabar Ingin Calon Otonomi Baru Dibangun Dulu sebelum Dimekarkan: agar Tidak Timpang
K-LITE FM BANDUNG,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap tahun ini ada calon persiapan daerah otonomi baru (CPDOB) yang disetujui oleh pemerintah pusat mengingat pengusulan delapan CPDOB di era pemerintahan Ridwan Kamil saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jabar yang penduduknya hampir 50 juta jiwa.
Untuk diketahui, pada tahun 2020, Jabar mengusulkan Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Selatan, Kabupaten Garut Selatan, tahun 2021 Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, dan tahun 2022 Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.
Azis Zulficar Yusca, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Pemprov Jabar, mengatakan pemerintah pusat punya indikator-indikator tersendiri karena menghitung kajian fiskal maupun penataan daerahnya.
“Pada intinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan 8 DOB, ditambah kami juga menyarankan ke rekan-rekan di Pemda kabupaten/kota yang dimekarkan, Kabupaten induknya terus didorong untuk pembangunannya.
Jadi dibangun dulu, baru dimekarkan, karena konsep rancangan peraturan pemerintahnya, dibangun dulu, baru dimekarkan. Kalau dulu itu dimekarkan dulu, baru dibangun,” ujarnya usai diskusi publik di DPD PDI perjuangan Jabar, Kota Bandung, Selasa 24 Januari 2023.
Artinya, lanjut dia, nantinya dari sekarang sambil menunggu penetapan DOB atau kalau moratorium cabut, pemerintah kabupaten/kota yang diusulkan telah membenahi infrastruktur, pendidikan, dan lainnya untuk difokuskan ke delapan CPDOB tersebut.
“Rekomendasi kami seperti itu supaya daerah yang dimekarkan tidak timpang antara induk dan yang dimekarkan,” ucapnya.
Progres
Sementara itu, terkait progres usulan CPDOB, tahapan kewenangan Pemprov Jawa Barat sudah dilakukan sampai masuk ke Kemendagri untuk segera dibahas DPR RI maupun DPD melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
“Delapan CPDOB ini sudah melampaui rencana RPJMD 2023 di mana kami targetkan 6 CPDOB dan kini sudah 8 CPDOB yang diusulkan. Hal ini untuk mengejar kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat kalau dibanding dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi kalau kita juga menganut dengan politik anggaran, jadi Jawa Barat ingin adanya keadilan politik anggaran, artinya keadilan dana alokasi khusus itu yang termasuk juga dana desa kita memang jauh sekali,” ucap Azis.
Dengan demikian pihaknya akan terus mendorong agar CPDOB yang diusulkan dapat segera ditetapkan.
“Jadi sekarang sebetulnya konteksnya wilayah pemerintah pusat namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan apa legislatif terus kita mengawal, terutama ke Dapil perwakilan Jawa Barat, kan ada 91 kan dari Jawa Barat Anggota DPR RI dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian utama dari kepemimpinan Jokowi yang sekarang,” ujarnya.
Dia menambahkan, dorongan tersebut perlu dilakukan karena menjadi kebutuhan pelayanan untuk masyarakat.
“Bayangkan Bogor saja jumlahnya hampir 1 provinsi Bali sama Sumatra Barat dengan 5 juta penduduk. Begitu juga dengan rentang kendali dan pelayanan publik lain, sudah sangat luar biasa dengan kebutuhan untuk pemekaran ini sudah sangat urgen,” ucapnya.
